MAKALAH
NEGARA POLITIK DAN PENDIDIKAN
Diajukan dan
dipresentasikan untuk memenuhi tugas terstruktur
pada mata kuliah Filsafat
Pendidikan
DOSEN PENGAMPU :
H.Ridwansya,M.Hum
 |
ISIM MASHDAR
Di susun oleh: kelompok 9 (Sembilan)
1.
Mujiati : T.PAI.I.2011.103
2.
Marhamah :
T.PAI.I.2011.084
PROGRAM
STUDI TARBIYAH
SEKOLAH TINGNGI AGAMA ISLAM
STAI
SMQ BANGKO 2012-2013
KATA PENGANTAR
Bismillah
hirrahmaa nirrahim
Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seru
sekelian alam.Shalawat dan salam semoga dilimpah kepada Nabi Muhammad S A
W,Rasullah terakhir yang diutuskan dengan membawa syari’ah yang mudah,penuh
rahmat,dan membawa keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat.
Dalam hal ini kmi akan memerangkan
tentang masalah negara POLITIK
DAN PENDIDIKAN,yang
berkaitan dengan keterangan kitab uumul hadist abad ketiga.untuk memenuhi tugas
terstruktur mata pelajaran FILSAFAT
PENDIDIKAN,mudah-mudahan kami bisa menyelesaikannya dengan
baik sesuai dengan keinginan kita bersama amin ya robbal a’lamin.dan mungkin makalah kami tidak
sempurna dan tidak lengkap karna kami adlah seorang manusia yang takluput dari
dosa dan kesalahan.
Dan kami berharap
mudahan makalah ini bisa menjadi pelajatan ataupun pandangan dalam kehidupan
kita aminiiin.kami sangat berterima kasih kepada otnum-otnum yang membantu
dsalam menyelesaikan makalah kami ini, makalah kami bisa menjadi pelajaran dan
pengetahuan yang bisa dipahami di mengerti kami ucapkan syukur alhamdulillah
atas segala karuniayang telah diberikan allah subhanahuwata’ala
DAFDTAR ISI
Halaman sampul
Kata
pengantar………………………………………………………………………
Daftar
isi………………………………………………………………………………
BAB I
PENDAHULUAN……………………………………………………………
BAB II
PEMBAHASAN
1.
Hakekat Politik..................................................................................................
2.
Hubungan Politik dan
Pendidikan....................................................................
3.
Kontrol Negara terhadap Pendidikan..............................................................
4.
Sketsa Politik Pendidikan di
Indonesia.........................................................
BAB III PENUTUP
1. Kesimpulan……………………………………………………………………..
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
1 Latar
Belakang Masalah
Politik pendidikan atau the politics of education
adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan
dengan cara – cara penyampaiannya. Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang
menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta kemana
perangkat tersebut akan diarahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi
pada peranan Negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan asumsi
dan maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat
secara lebih baik.Kajian politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang
lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik Negara dengan isu –
isu praktis sehari hari di sekolah; tentang kesadaran kelas; tentang berbagai
bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui jalur pendidikan.
BAB II
PEMBAHASAN
1. Hakekat Politik
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian
kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan
keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan
antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal
dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara
konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat
ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
- Politik
adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama
(teori klasik Aristoteles)
- Politik
adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan
negara
- Politik
merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan
kekuasaan di masyarakat
- Politik
adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan
publik.
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa
kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku
politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya
untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.
2.
Hubungan
Politik Dan Pendidikan
Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam
system sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju maupun Negara
berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian – bagian yang terpisah, yang
satu sama lain tidak memiliki hubungan apa – apa. Padahal, keduanya bahu
membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu Negara. Lebih
dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga – lembaga dan
proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat
di Negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik
disetiap Negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi
sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuan.
PendidIkan sering dijadikan media dan wadah untuk
menanamkan ideology Negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Di
Negara – Negara barat kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politk
dimulai oleh Plato dalambukunya Republic yang membahas hubungan antara ideology
dan institusi Negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Plato
mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah
adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembanga – lembaga
politik. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas
kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya sakan dua sisi dari satu koin,
tidak mungkin terpisahkan. Analisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental
bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan generasi ilmuwan
generasi berikutnya.
Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe (1965 : 287),
education and politics are inextricably linked (pendidikan dan politik terikat
tanpa bias dipisahkan). Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan
dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (group
attitudes), masalah pengangguran (employment), dan peranan politik kaum
cendikia (the political role of the intelligentsia).
Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi
teknologi, dan mengadopsi nilai – nilai dan lembaga barat, pola hubungan antara
pendidikan dan politik berubah dari pola tradisional ke pola modern. Dibanyak
Negara berkembang, dimana pengaruh modernisasi sangat kuat. Jika politik
dipahami sebagai praktik kekuatan, kekuasan, dan otoritas dalam masyarakat dan
pembuatan keputusan – keputusan otoritatif tentnag alokasi sumber daya dan
nilai – nilai sosial (Harman, 1974 : 9), maka jelaslah bahwa pendidikan tidak
lain adalah sebuah bisnis politik. Hal tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan
politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Dengan
kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur – unsur
politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan
aspek – aspek kependidikan.
3.
Kontrol
Negara Terhadap Pendidikan
Sebagai suatu proses yang banyak menentukan corak dan
kualitas kehidupan individu dan masyarakat, tidak mengherankan apabila semua
pihak memandang pendidikan sebagai wilayah strategis bagi kehidupan manusia sehingga
program – program dan proses yang ada di dalamnya dapat dirancang, diatur, dan
diarahkan sedemikian rupa untuk mendapatkan output yang diinginkan. Ini yang
menjadi salah satu alasan mengapa suatu Negara sangat pedulu dan menyediakan
anggaran dalam jumlah yang besar untuk bidang pendidikan. Semua itu dilakukan
dalam rangka membangun suatu system pendidikan yang memiliki kharakteristik,
kualitas, arah, dan output yang diinginkan. Untuk memastikan terwujudnya
keinginan tersebut, banyak Negara yang menerapkan control yang sangat ketat
terhadap program – program pendidikan, baik yang diselenggarakan sendiri oleh
Negara maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Pemerintah adalah bagian dari Negara yang paling kasat
mata dan dapat juga menjadi bagian paling penting dan paling aktif dari Negara,
tetapi pemerintah bukanlah keseluruhan dari Negara. Negara terdiri dari
berbagai institusi yang masing masing memiliki fungsi dan peran tersendiri
dalam tatanan kehidupan kenegaraan. Menurut Dale (1989: 39 - 43), control
Negara terhadap pendidikan umunnya dilakukan melalui empat cara. Pertama,
system pendidkan diatur secara legal. Kedua, system pendidikan dijalankan
sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas. Ketiga,
penerapan wajib pendidikan (compulsory education). Keempat, reproduksi politik
dan ekonomi yang berlangsung disekolah berlangsung dalam konteks tertentu. Dale
(1989 : 59) menambahkan bahwa perangkat Negara dalam bidang pendidikan, sepeti
sekolah dan administrasi pendidikan memiliki efek tersendiri terhadap pola,
proses, dan praktik pendidikan.
4.
Sketsa
Politik Pendidikan Di Indonesia
Setiap periode perkembangan pendidikan nasional adalah
persoalan penting bagi suatu bangsa karena perkembangan tersebut menentukan
tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknolgi, karakteristik, dan kesadara
politik yang banyak mempengaruhi masa depan bangsa tersebut. Setiap periode
perkembangan pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik karena pada
hakikatnya pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan
kekuasaan kekuatan – kekuatan politik yang sedang berkuasa.
Ada empat
strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu :
1.
Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan
2.
Peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan
3.
Peningkatan kualitas pendidikan
4.
Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan.
Sketsa
penyelenggaraan pendidikan di Negara ini dapat dibagi atas enam periode
perkembangan, yaitu :
1. Periode
pertama adalah periode awal atau periode prasejarah yang berlangsung hingga
pertengahan tahun 1800an. Pada masa ini penyelenggaraan pendidikan di tanah air
mengarah pada sosialisasi nilai – nilai agama dan pembangunan keterampilan
hidup. Penyelenggaraan pendidikan pada periode ini dikelola dan dikontrol oleh
tokoh – tokoh agama.
2. Periode
kedua adalah periode kolonial Belanda yang berlangsung dari tahun 1800an hingga
tahun 1945. Pada periode ini penyelenggaraan pendidikan ditanah air diwarnai
oleh proses modernisasi dan pergumulan antara aktivitas pendidikan pemerintahan
colonial dan aktivitas pendidikan kaum pribumi. Disatu pihak, pemerintah
colonial berusaha menempuh segala cara untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan
pendidikan tidak bertentangan dengan kepentingan kolonialisme dan mencetak para
pekerja yang dapat diekploitasi untuk mendukung misi sosial, politik, dan
ekonomi pemerintah kolonial.
3. Periode
ketiga adalah periode pendudukan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 hingga
tahun 1945. Berbagai kegiatan pendidikan pada periode ini diarahkan pada upaya
mendiseminasi nilai – nilai dan semangat nasionalisme serta mengobarkan
semangat kemerdekaan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek
perkembangan dunia pendidikan pada masa periode ini adalah dimulainya
penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam lingkungan
pendidikan formal.
4. Periode
keempat adalah periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hungga tahun
1966. Pada periode ini kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah pada
pemantapan nilai – nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan
fondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan
pada periode ini adalah nation and character building dan kendali utama
penyelenggaraan pendidikan nasional dipengang oleh tokoh – tokoh nasionalis.
5. Periode
kelima adalah periode Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun
1998. Pada periode ini pendidikan menjadi instrument pelaksanaan program
pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang pedagogi, kurikulum, organiasi,
dan evaluasi pendidikan diarahkan pada akselerasi pelaksanaan pembangunan.
Karena focus utama pembagunan nasional pada era Orde Baru adalah pada bidang
ekonomi.
6. Periode
keenam adalah periode Reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Pada periode ini
semangat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi yang dibawa oleh
gerakan reformasi sehingga penataan system pendidikan nasional menjadi menu
utama. Dengan menelusuri prinsip – prinsip penerapan yang diatur dalam berbagai
peraturan perundang – undangan terkait.
BAB III
PENUTUP
1.
Kesipulan
Makalah
diatas kami dapat simpulkan sebagai berikut:
1.
Hakekat
Politik
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian
kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan
keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan
antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal
dalam ilmu politik.
2.
Hubungan
Politik dan Pendidikan
Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam
system sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju maupun Negara
berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian – bagian yang terpisah, yang
satu sama lain tidak memiliki hubungan apa – apa. Padahal, keduanya bahu
membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu Negara.
3.
Kontrol
Negara terhadap Pendidikan
Sebagai suatu proses yang banyak menentukan corak dan
kualitas kehidupan individu dan masyarakat, tidak mengherankan apabila semua
pihak memandang pendidikan sebagai wilayah strategis bagi kehidupan manusia
sehingga program – program dan proses yang ada di dalamnya dapat dirancang,
diatur, dan diarahkan sedemikian rupa untuk mendapatkan output yang diinginkan.
4.
Sketsa
Politik Pendidikan di Indonesia
Setiap periode perkembangan pendidikan nasional adalah
persoalan penting bagi suatu bangsa karena perkembangan tersebut menentukan
tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknolgi, karakteristik, dan kesadara
politik yang banyak mempengaruhi masa depan bangsa tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
- Sirozi,
M.2005.Politik Pendidikan.Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- http:/re-searchengines.com/art05-73.html/
- http:
//www.scribd.com/doc/2058421/politik-indonesia
- http:/jawabali.com/pendidikan/politik-pendidkan-557
- http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_politik"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar